Pahrur Dalimunthe, S.H

 

Be the first to review

Pahrur Dalimunthe adalah pendiri dan mitra pengelola DNT Lawyers. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pahrur melanjutkan karirnya sebagai advokat selama beberapa tahun di Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengawasan Pembangunan (UKP-PPP), Badan REDD+ Presiden dan Satgas Presiden untuk memerangi Penangkapan Ikan Ilegal (Satgas 115).

Di lembaga itu, Pahrur aktif mendampingi kejaksaan dan kepolisian dalam mengusut berbagai kasus nasional dan transnasional. Pada saat yang sama, Pahrur turut serta mengembangkan kebijakan hukum, termasuk turut mengembangkan roadmap reformasi hukum SDA-LH yang kemudian dicanangkan Wakil Presiden. Perspektif yang berbeda dari sudut pandang pemerintah membuat Pahrur memiliki pemahaman yang lengkap tentang berbagai jenis masalah hukum dalam hukum pidana, perdata dan tata usaha negara di Indonesia.

Pahrur sering diundang dalam berbagai pertemuan penting antara pertemuan pakar ILO tentang eksploitasi tenaga kerja di Oslo, Kelompok Kerja Ad Hoc FAO/IMO di London, Konferensi Regional IOM tentang Perekrutan Etis di Seoul, Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan Indonesia di Bogor, Kenya FishFORCE High- Pertemuan Tingkat Pemangku Kepentingan, Lokakarya Regional UNODC tentang Identifikasi Risiko Kejahatan Ekonomi dan Korupsi di Bangkok, dan Kelompok Kerja Interpol di Kopenhagen. Pahrur juga menjadi salah satu penulis buku Alam Pun Butuh Hukum dan Keadilan bersama dengan Dr. Mas Achmad Santosa S.H. LL.M dan juga terlibat dalam penulisan Laporan Perdagangan Manusia, Kerja Paksa dan Kejahatan Perikanan di Industri Perikanan Indonesia bersama dengan International Organization for Migration and Coventry University.

Keahlian Pahrur dalam masalah kejahatan kerah putih termasuk korupsi, pencucian uang, kejahatan dunia maya, dan kejahatan korporasi. Selain itu, Pahrur juga ahli di bidang hukum kelautan dan perikanan, hukum lingkungan dan sumber daya alam, hukum perkebunan dan kehutanan, hukum ketenagakerjaan, dan hukum keimigrasian. Keanggotaan dan kualifikasi profesional PERADI (Persatuan Advokat Indonesia).

Additional Details

  • - Fakultas Hukum Universitas Indonesia
  • 1. Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengawasan Pembangunan (UKP-PPP), Badan REDD+ Presiden dan Satgas Presiden untuk memerangi Penangkapan Ikan Ilegal (Satgas 115).